Ahsanul Minan

Informasi dan Pengetahuan tentang Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Peserta Bimtek DKPP di Makassar "Kelinci Percobaan"

Makassar, DKPP- Bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Makassar pada hari kedua (Jumat, 19/7) memasuki sesi pembahasan materi. Pada sesi ini materi dibagi menjadi dua, yakni yang sifatnya filosofis konseptual dan yang bersifat teknis.

Dari pukul 08.30-11.45, materi yang konseptual disampaikan. Metodenya lewat ceramah, permainan, dan tes tulis. Fasilitator untuk sesi ini adalah Ahsanul Minan dan August Mellaz dengan narasumber dua anggota DKPP, Saut H Sirait dan Nelson Simanjutak.

Ahsanul Minan, salah satu fasilitator mengatakan, bimtek kali ini mungkin akan banyak yang perlu dikoreksi. Pasalnya, ini adalah bimtek pertama kali yang diselenggarakan DKPP.

 “Jadi Anda-Anda ini kelinci percobaan DKPP. Tapi harus bangga. Kalau dalam istilah agama ini bisa disebut asabikunal awalun, orang-orang pertama,” canda Minan saat menjadi fasilitator untuk materi Membangun Komitmen Belajar.

Latar belakang bimtek, terang Minan, untuk memberikan kapasitas kepada Bawslu dan KPU untuk menerima pengaduan. Selama ini, pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu langsung dilaporkan ke DKPP di Jakarta.

“Jadi kalau Anggota Bawaslu dan KPU provinsi sudah punya kapasitas menerima pengaduan, ke depan pengaduan masyarakat tidak harus dilaporkan langsung ke DKPP. Akan tetapi bisa lewat Bawaslu Provinsi. Semangatnya ingin mendekatkan pelayanan DKPP kepada masyarakat,” ujar Minan.

Pelaporan ke Bawaslu atau KPU provinsi dari segi ekonomi juga menjadi pertimbangan. Pengadu yang datang ke kantor DKPP di Jakarta pasti butuh biaya. “Kalau Bawaslu atau KPU mungkin enak, karena ada SPD (surat perjalanan dinas) dan ada anggarannya. Tetapi kalau masyarakat, harus bayar sendiri,” kata Saut Hamonangan Sirait, salah satu narasumber acara.

Sedangkan August Mellaz, yang menjadi fasilitator untuk tema Pemilu sebagai Instrumen Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel mengatakan bahwa Pemilu adalah perangkat penting dalam demokrasi. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan penyelenggara Pemilu memiliki integritas.

“Indonesia bisa menjadi laboratorium demokrasi dunia dengan catatan penyelenggara Pemilunya berintegritas,” ungkap August.

Pemilu yang berintegritas juga dibahas oleh Nelson Simanjuntak yang menjadi narasumber untuk tema Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai Fondasi dalam Mewujudkan Integritas Pemilu. Dia melihat ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. “Pemilu yang berintegritas harus ada pengawasan, pemantauan, dan menaati aturan hukum,” beber Nelson. (AS).

sumber: http://dkpp.go.id/index.php?mod=news&page=278

PROBLEMATIKA VERIFIKASI PARPOL

Oleh: Ahsanul Minan

Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan Pemilu telah dimulai oleh KPU. Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu (eligibility). Meskipun baru melewati proses verifikasi administrasi, namun penyelenggaraan sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara KPU dengan Bawaslu, dan partai politik, baik menyangkut pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi, isu keterlibatan pihak asing, maupun dugaan terhadap intervensi pihak lain kepada KPU.

Di luar beberapa permasalahan yang telah muncul saat ini, sebenarnya juga terdapat potensi masalah yang tak kalah besarnya dalam penyelenggaraan tahapan ini, yakni tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) huruf d, karena tidak adanya verifikasi (secara faktual) terhadap kepengurusan kecamatan. Dampaknya bisa diperkirakan bahwa akan ada kemungkinan partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU, padahal partai tersebut tidak memenuhi persyaratan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut. Permasalahan ini bisa ditarik lebih jauh ke wilayah hukum, dengan mempertanyakan apakah keputusan KPU tersebut sah secara hukum, karena keputusan KPU diambil tanpa sebelumnya memverifikasi keterpenuhan dan kebenaran seluruh persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

Problematika Hukum Verifikasi

Pengaturan tentang verifikasi parpol mengandung paradoks. UU Pemilu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, salah satunya adalah memiliki kepengurusan  di  50%  (lima  puluh  persen)  jumlah  kecamatan  di kabupaten/kota yang bersangkutan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ini merupakan acuan dasar dan utama untuk menentukan eligibilitas parpol untuk menjadi peserta pemilu. Pasal 8 ini pula-lah yang harus menjadi rujukan utama dan satu-satunya bagi KPU untuk membuat keputusan penetapan parpol sebagai peserta pemilu.

Namun demikian, ketentuan pasal 8 ini tidak diterjemahkan secara utuh oleh pasal 15 yang merupakan pengaturan tentang jenis-jenis dokumen yang harus didaftarkan sebagai bukti keterpenuhan persyaratan. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan hukum, karena pasal 15 yang seharusnya mencantumkan seluruh dokumen pendukung/bukti keterpenuhan persyaratan sebagaimana diatur pasal 8, tetapi ternyata tidak memasukkan dokumen struktur kepengurusan partai di tingkat kecamatan dalam pasal 15 huruf b.

KPU dalam peraturan Nomor 8/2012 dan petunjuk teknis verifikasi partai politik sebenarnya telah berupaya memasukkan aspek keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan ini, dengan menambahkan ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk menyerahkan dokumen kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (1) huruf b ini tampaknya dimaksudkan untuk menutupi kelemahan Pasal 8 UU Pemilu. Namun sayangnya, terhadap dokumen ini KPU hanya memverifikasi secara administrasi saja, tanpa melakukan verifikasi faktual, sebagaimana perlakuan KPU dalam memverifikasi kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. KPU terlihat setengah hati dalam menerjemahkan pasal 8 UU Pemilu.

Akibatnya, Peraturan KPU tidak memberikan perlakuan yang sama dalam proses verifikasi kebenaran dan keabsahan persyaratan kepengurusan parpol antara kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang diverifikasi secara adminsitrasi dan faktual, dengan persyaratan kepengurusan parpol di tingkat kecamatan yang hanya diverifikasi secara administrasi. Padahal maksud dan tujuan dari verifikasi terhadap seluruh level kepengurusan tersebut adalah sama, yakni memastikan keterpenuhan dan keabsahan persyaratan kepengurusan partai, sehingga seharusnya perlakuan yang diberikan adalah sama. 

Niat baik dan langkah progressif KPU ini justru menimbulkan masalah baru yakni adanya ketidaksetaraan treatment dalam memverifikasi keterpenuhan persyaratan kepengurusan parpol.

Problem di Lapangan

Di samping problem hukum tersebut, pada ranah praksis di lapangan, masih terdapat potensi masalah lain dalam pelaksanaan verifikasi ini, antara lain pertama fungsi dan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi kegiatan verifikasi berpeluang menghasilkan temuan berupa tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan parpol di tingkat kecamatan sebagaimana diatur oleh pasal 8. Temuan ini bisa jadi juga muncul dari parpol yang memiliki "kesadaran" untuk mengawasi partai lainnya, dan mereka melaporkannya ke Bawaslu.

Kedua, keterbatasan waktu persiapan yang dimiliki parpol dalam memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu membuka peluang pelanggaran, misalnya para pihak yang dicantumkan oleh parpol sebagai pengurus di tingkat kecamatan namun mereka tidak bersedia, atau pengurus yang tidak memenuhi persyaratan karena berstatus sebagai PNS, dan lain sebagainya.

Kedua permasalahan ini sangat mungkin tidak terpotret oleh verifikasi administrasi KPU. Pertanyaannya, bagaimana bila pengawas pemilu atau parpol atau masyarakat menemukan dan melaporkan pelanggaran tersebut, dan meneruskannya ke KPU ?

Jalan Tengah

Dalam situasi demikian, seluruh stakeholder pemilu, terutama KPU perlu memprioritaskan kinerjanya pada upaya memastikan keterpenuhan persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur pasal 8. Meskipun KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan parpol di tingkat kecamatan, namun KPU harus memiliki komitmen untuk menindaklanjuti laporan dari Bawaslu terkait temuan pengawas atau laporan masyarakat tentang keterpenuhan persyaratan parpol di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, peran aktif KPU dalam melakukan verifikasi faktual atas kepengurusan parpol di tingkat kecamatan yang tidak dilaksanakan ini, setidaknya diperbaiki melalui peran KPU yang bersifat pasif.

Peran pasif ini dimaknai dengan sikap dan komitmen KPU untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atau temuan pengawas pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu ke KPU. Artinya, terhadap penerusan laporan pelanggaran dari Bawaslu, KPU melakukan pemeriksaan dan cross check, dan selanjutnya membuat keputusan. Dalam hal laporan tersebut benar, maka parpol yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang. Dengan demikian, maka KPU masih tetap dapat dikategorikan mampu menjalankan tugas untuk memastikan keterpenuhan pasal 8.

Perlu Ada Standarisasi Laporan Keuangan Partai Politik

28 Februari 2012

Jakarta– KIOnline. Ketua Komisi Informasi Porovinsi Jawa Timur Djoko Tuteko mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat aturan tentang sistem standarisasi laporan keuangan Partai Politik. Hal tersebut katanya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai politik.

Usulan tersebut disampaikan Djoko dalam acara diskusi publik bertajuk “Transparansi Partai Politik di Indonesia” yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) kemarin Senin,  27/02/2012.

Ahsanul Minan dari Managemen System Internatinoal (MSI) sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya standariasasi laporan keuangan partai politik dapat dijadikan basis strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik.  

Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih menjelaskan bahwa laporan keuangan partai politik yang bersumber dari dana negara sudah ada aturannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, dia menegaskan yang harus dibuat adalah laporan keuangan partai politik yang bersumber dari dana publik. 

Selain laporan keuangan Partai Politik, Komisi Informasi juga diharapkan dapat mengawal transparansi kegiatan Partai. Namun bagi Teten Masduki dari Transparansi International Indonesia (TII), Komisi Informasi cukup fokus mendorong transparansi pada pengelolaan dana Partai Politik sebab kegiatan Partai Politik syarat dengan nuansa politik.

Sumber: http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/179/28

Teten: Transparansi Naikkan Kepercayaan Terhadap Parpol

Transparansi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mengatasi turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Sebab bagaimanapun juga dalam sistem demokrasi, keberadaan parpol tidak dapat dinafikan. Upaya yang perlu dilakukan justru adalah mendorong reformasi dan perbaikan parpol sehingga dapat memainkan peran dasarnya sebagai pilar demokrasi di Indonesia.

Demikian mengemuka dalam Diskusi Publik Transparansi Parpol di Indonesia yang diselenggarakan usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan Management System International (MSI), di Jakarta, Senin (27/02).

“Transparansi artinya  ada ketersediaan infromasi dan kemudahan akses untuk anggota partai,  lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga hukum, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat,” kata aktivis Transparency International Indonesia Teten Masduki.

Menurut Teten, adanya transparansi keuangan parpol akan menghindari sumber-sumber dana yang dilarang, mengetahui siapa yang membiayai partai dan kepentingan siapa yang dibela partai, dan wujud komitmen akuntabilitas publik.

Sementara, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Amirudin mengatakan,  bentuk transparansi parpol telah ada dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Salah satu informasi yang wajib disediakan adalah pengelolaan dan penggunaan sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD.”

Koordinator Anti-Money Politics MSI Perwakilan Jakarta Ahsanul Minan mengatakan, transparansi parpol sebenarnya sudah ada dalam framework peraturan. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk memaksimalkannya.

(jun/rin/wan)

Sumber: http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=31679

UNDP dan KPU Bali Diskusikan Hasil Akhir

Rabu, 16 Maret 2011, UNDP (United Nations Development Program) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) finalisasi SOP (Standard Operating Procedure) dan manual ERIC/PPID KPU Bali. Selain perwakilan dari UNDP , Mareska Mantik (Sector Manager Electoral Management Elections MDP UNDP) dan Ahsanul Minan (konsultan UNDP),  acara yang dilaksanakan di Bali Beach Hotel ini juga dihadiri oleh Drs. Yosmadin, M.Si (Kabag Biro Teknis dan Hupmas KPU Pusat), Ibu Dewi perwakilan Bappenas, Ketua  dan anggota KPU Provinsi Bali serta pejabat struktural di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Bali.

Menurut Mareska saat membuka forum diskusi, acara ini bertujuan sebagai evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam pembentukan ERIC/PPID KPU Bali dan mendiskusikan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam penyesuaian SOP pelayanan informasi dengan mempertimbangkan karakter organisasi KPU Provinsi Bali.  SOP ini diperlukan sebagai salah satu bagian yang mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang memandatkan bahwa setiap badan publik  harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Diskusi didahului dengan review tentang PPID oleh Ahsanul Minan yang juga menjadi pemandu selama diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai progress atau perkembangan yang sudah dilakukan di KPU Bali.  Diskusi berlangsung cukup alot saat membahas Struktur PPID di KPU Bali, penyusunan draft Surat Keputusan KPU Bali tentang PPID yang menyesuaikan dengan kondisi dalam kelembagaan KPU Bali serta aturan hukum yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu dibahas pula mengenai mekanisme pengumpulan dokumen/data PPID, SOP permintaan pengumpulan data, SOP update data, prosedur permintaan dokumen oleh masyarakat dan SOP pelayanan informasi.
 
Diskusi menjadi tambah ramai dan berjalan sangat baik dengan banyaknya masukan dari Pak Yos (KPU Pusat) dan Ibu Dewi (Bappenas) yang banyak membagi pengalaman mereka terkait dengan pembentukan PPID pada lembaga mereka masing-masing. Semua hal yang didiskusikan diharapkan dapat menjadi lesson learnt tentang proses pembentukan ERC/PPID di KPU Provinsi Bali, yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi untuk  menjadi input yang strategis bagi KPU dalam menyusun manual pembentukan ERIC/PPID. (wk)

Sumber: http://www.kpud-baliprov.go.id/home/3-liputan/180-undp-dan-kpu-bali-diskusikan-hasil-akhir.html

MSI dan Komisi Informasi Sosialisasi Hak Masyarakat atas Keterbukaan Informasi

Yogyakarta. KI-Online. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sementara keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis.  

Karena itu, lahirnya UU KIP yang diundangkan pada April 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2010 diharapkan dapat dijadikan momentum bagi masyarakat untuk turut serta mewujudkan transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dengan menggunakan haknya dalam mengakses informasi. Sedangkan bagi penyelenggara pemerintahan dituntut lebih terbuka serta mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Harapan itu mengemuka dalam diskusi dan sosialisasi dengan tajuk “Hak Masyarakat atas Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KI Provinsi DIY) bekerjasama dengan Managament Sytems International (MSI) di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta Selasa, (22/05/2012).  

Ahsanul Minan Component Manager for Anti Money Politic di Management Systems International (MSI) saat membuka acara diskusi tersebut mengatakan. Salah satu tujuan diadakannya diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak publik atas informasi yang telah dijamin dalam UU KIP. Karena itu, lanjut Minan, kegiatan ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat atas hak akses informasi publik serta mengetahui bagaimana peran Komisi Informasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi. 

Hadir sebagai pembicara dalam acara itu adalah Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat Amirudin, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sarworo Soeprapto dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta Lucas S. Ispandriarno. Sementara peserta dalam diskusi itu terdiri dari unsur Masyarakat, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wartawan, Komunitas Informasi Desa, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, DLL.   

Amirudin berkata hak akses informasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu UU KIP sudah tegas mengatakan bahwa masyarakat berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi, mendapat salinan informasi publik, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

Mantan Ketua Komisi Penyiaran Informasi Provinsi Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh informasi yang dihasilkan oleh badan publik merupakan informasi terbuka kecuali informasi yang dikecualikan. “UU KIP telah menentukan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP antaranya mengenai informasi pribadi, rahasia dagang, dan bisnis.” Namun begitu, lanjutnya informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbtas. 

Diskusi yang digelar selama 5 (lima) jam ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kehadiran Komisi Informasi yang berada di tingkat Provinsi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di Yogyakarta. Amirudin berkata, kehadiran Komisi Informasi merupakan mandat UU KIP, di mana Komisi Informasi mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.  

Bahwa UU KIP mengharuskan terbentuknya Komisi Informasi di 33 Provinsi. Sementara dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia baru 14 Provinsi yang mempunyai Komisi Informasi diantaranya Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kurang lebih baru berumur 7 (tujuh) bulan dan sampai berita ini diterbitkan belum menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk. “Kami belum menerima satu pun permohonan penyelesaian sengketa informasi,” terang Sarworo Soeprapto.

Belum adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke KI Provinsi DIY menimbulkan beberapa pertanyaan dan pendapat dari peserta diskusi. Pertanyaan dan pendapat itu diantaranya bahwa masyarakat belum mengetahui kehadiran UU KIP serta minimnya partisipasi masyarakat. Kedua kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat serta belum siapnya Badan Publik menjalankan UU KIP ini.   

Atas munculnya kondisi tersebut. Lucas S. Ispandriarno berpendapat sejak lahirnya UU KIP memang kinerja lembaga publik sedikit mengalami perubahan dengan menyediakan portal.  Akan tetapi, lanjut alumni Technische Universitat Ilmenau Jerman itu, lembaga publik yang dibiayai anggaran negara belum menunjukkan keseriusannya untuk membuka informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Lucas mendorong lembaga publik untuk mentaati, menyiapkan dan melaksanakan kewajiban yang diamanatkan UU KIP serta mendorong dan melatih masyarakat untuk sadar informasi.

Sumber:http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/205

Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik

Studi komparatif mengenai pengaruh perubahan konstalasi politik terhadap pengaturan tentang dana kampanye dalam pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009

Oleh: Ahsanul Minan

 

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam siklus pemilu karena menjadi momentum bagi kontestan dalam pemilu untuk menggalang dukungan politik pemilih. Masing-masing kontestan baik partai poltik maupun calon pejabat politik yang bertarung, akan melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan diri, menyampaikanvisi, misi dan program untuk menarik simpati pemilih. Berbagai media pendukung kampanye biasanya dipergunakan misalnya iklan di media massa, pertemuan massal, maupun metode kampanye konvensional yang lebih menekankan kepada model komunikasi directive.

Dengan demikian, kekuatan dan kualitas kampanye parpol peserta pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan parpol dalam menggalang dan mengelola dana kampanye. Semakin besar kemampuan partai politik atau kandidat dalam menggalang dana kampanye, maka akan memberi peluang yang lebih besar kepadanya untuk melakukan kampanye secara lebih massif.

Isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan dana kampanye. Tuntutan transparansi dana kampanye didasari atas 3 tujuan: (1) menghindari manipulasi dana publik untuk membiayai kampanye. (2) Mendorong terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antar kandidat, (3) Menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donator [4].

Indonesia telah mengalami 9 kali pemilu. Pada pemilu pertama tahun 1955 yang diselenggarakan pada masa orde lama, hingga pemilu terakhir yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru, isu dana kampanye belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang pemilu[5].

Baru pada pemilu tahun 1999, sistem hukum & perundang-undangan pemilu di Indonesia mengintrodusir pengaturan tentang dana kampanye [6]. Meskipun banyak kalangan meragukan efektifitas pengaturan ini dalam kerangka mendorong terbangunnya sistem kompetisi dalam pemilu yang fair, namun bukan berarti pengaturan ini sekedar pepesan kosong. Pada Pemilu 2009, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada berbagai partai politik di  36 Kabupaten/Kota yang dinyatakan melanggar ketentuan tentang laporan dana kampanye, serta membatalkan/menggugurkan calon anggota DPD di 6 Provinsi. Hal ini menandakan bahwa ada  perkembangan yang signifikan dalam proses penegakan hokum terkait dengan pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu.

Fenomena ini menarik untuk dikaji, setidaknya dalam 2 perspektif, (1) pengaruh perubahan konstalasi politik terhadap sistem pengaturan hukum dana kampanye, (2) model pendekatan yang dipergunakan dalam mengatur sistem sanksi terhadap pelanggaran atas aturan dana kampanye.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji  mencakup 2 (dua) hal yang saling berhubungan, pertama apa pengaruh perubahan konstalasi politik dari rezim otoriter pada masa orde baru ke era reformasi terhadap pengaturan tentang dana kampanye ? Kedua, bagaimana metode pendekatan hokum yang diterapkan dalam pengaturan ancaman sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan dana kampanye pemilu pada masa reformasi ?

read more......


Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Oleh: Ahsanul Minan


“Berikan hamba polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, maka saya akan dapat menegakkan hukum, mekipun undang-undangnya tidak baik”

(Prof. Traverne, ahli Hukum dari Amerika)

 

Statement Professor Traverne tersebut di atas, akan sangat menggelitik dan sekaligus relevan dengan situasi kekinian yang berkembang di Indonesia. Dalam konteks yang berbeda namun dengan misi yang hampir sama, Ir. Soekarno juga pernah menegaskan: “berikan padaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia”. Kedua statement tersebut di atas, pada dasarnya menunjukkan betapa factor individual behavior menjadi salah satu factor penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses perubahan sosial terutama dalam pembangunan hukum (law development).

read more.....

 

Menyelamatkan Masa Depan Otonomi Daerah

Oleh: Ahsanul Minan

 

Pengaturan tentang system pemerintahan daerah di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Ada 5 (lima) babak yang setidaknya sering dijadikan rujukan historis dalam melihat perjalanan penerapan system pemerintahan daerah. Periode pertama, babak kolonialisme Belanda, dimana mulai pada tahun 1822 diterbitkann peraturan “Regelement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie” yang mengatur bahwa sistem yang digunakan adalah sentralisasi. Baru pada tahun 1903 pemerintah kerajaan Belanda melalui staatsblaad 1903/326 menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandch Indie atau dapat disebut sebagai undang-undang desentralisasi yang memberi wewenang kepada daerah otonom (gewest) yang memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi melaluiDecentralisatie Besluit dan Locale Redenor-denantie yang dikeluarkan tahun 1905.

read more ......

Mengurai Benang Kusut Kontroversi Penetapan Kursi dan Caleg Dalam Pemilu 2009

Hampir 5 (lima) bulan berlalu setelah hari pemungutan suara dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 8 April 2009, namun Komisi Pemilihan Umum belum juga menetapkan hasil perolehan kursi dan calon anggota DPR terpilih. Berulang kali KPU berjanji akan menetapkan, tapi selalu diingkari. Akibatnya pikiran dan hati para caleg terus dirundung ketidakpastian. Tidak hanya itu, kecurigaan public juga mulai muncul terhadap sikap dan independensi KPU yang terus menunda-nunda penetapan kursi ini.

Keruwetan permasalahan dalam penentuan perolehan kursi dan calon anggota DPR terpilih ini bersumber dari ketidakjelasan pengaturan tentang tata cara penentuan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam UU nomor 10 tahun 2008, sehingga menyebabkan terjadinya kontroversi dan sengketa hukum antar berbagai pihak. Tak kurang 3 putusan Mahkamah Agung dan 2 putusan Mahkamah konstitusi telah dikeluarkan menyangkut masalah ini.

read more......

 

REKONTEKSTUALISASI RENSTRA BAWASLU RI

Sebuah Catatan Kecil tentang Tantangan dan Hambatan Bawaslu RI di Masa Mendatang

PENDAHULUAN

Pada bulan April 2008, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyusun Rencana Strategi kelembagaan dengan difasilitasi oleh Partnership for Governance Reform (PGR) melalui dua kali workshop yang diselenggarakan di Bandung dan Bogor.

Penyusunan rencana strategis tersebut ditempuh melalui proses pembacaan atas kondisi internal dan eksternal (analisis situasi) yang mencakup analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dengan menggunakan metode SWOT, baik dalam dalam perspektif peraturan perundang-undangan maupun dalam perspektif realitas politik. Diskursus tentang analisa situasi yang dilakukan pada saat itu lebih difokuskan kepada isu Pemilu anggota legislative dan Pemilu Presiden dan Wakil presiden yang memang sudah berada di depan mata.

Analisis situasi ini dilanjutkan dengan pendefinsian posisi dan perumusan strategi kelembagaan, di mana Bawaslu lebih menekankan kepada strategi Damage Control/Divestasi, berdasarkan atas pertimbangan bahwa hasil analisa SWOT menunjukkan lebih besarnya kelemahan dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dibandingkan dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Strategi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam visi[1] dan misi[2] sebagaimana yang  dimiliki Bawaslu saat ini.

Dari proses penyusunan Renstra Bawaslu tersebut, ada beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan:

1.      Konteks politik yang dipergunakan dalam proses analisa situasi lebih merujuk kepada persiapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut, factor Pemilu Kepala Daerah belum banyak diperbincangkan.

2.      Terkait dengan point 1, maka analisis peraturan menyangkut kewenangan, tugas dan kewajiban Bawaslu yang dilakukan pada saat itu lebih didasarkan kepada UU nomor 22 tahun 2007 dan UU nomor 10 tahun 2008. Sedangkan UU nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU nomor 32 tahun 2004 yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah belum dibicarakan secara mendalam.

3.      Produk analisis dan rumusan strategi dan arah kebijakan yang dihasilkan lebih berorientasi kepada upaya untuk menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Satu tahun setelah ditetapkannya Renstra Bawaslu RI, konteks politik telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sehubungan dengan telah berakhirnya proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres. Agenda ke depan berupa penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah memerlukan respon secara tepat oleh Bawaslu, mengingat adanya perbedaan system, prosedur, struktur organisasi penyelenggara Pemilu (terutama Pengawas Pemilu), serta pola hubungan antar stakeholder.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk merekontekstualisasi Renstra Bawaslu tersebut dengan memasukkan pertimbangan atas perubahan situasi politik, konstruksi hambatan dan tantangan guna menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program strategis yang sesuai dengan situasi di lapangan. Rekontekstualisasi ini dilakukan sebatas kepada pendefinisian ulang kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan Bawaslu yang dihadapi dalam 4 tahun ke depan sehingga menghasilkan arah kebijakan dan rumusan program yang responsive dan tepat, tanpa harus mengubah visi dan misi Bawaslu.

ISU PENTING

Dalam melakukan rekontekstualisasi Renstra Bawaslu, terdapat beberapa isu penting yang menjadi tantangan riil yang sedang dihadapi saat ini maupun yang akan dihadapi dalam beberapa waktu mendatang, yang perlu diperhatikan. Beberapa isu tersebut dapat dipilah menjadi 2 kelompok: Pertama: isu terkait dengan penyelenggaraan pengawasan Pemilukada, Kedua: isu terkait dengan sustainability pengawasan pemilu. Kedua kelompok isu tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1.      Isu pengawasan Pemilukada. Isu ini mencakup analisa perubahan situasi internal dan eksternal yang dihadapi Pengawas Pemilu sehubungan dengan persiapan pengawasan Pemilukada, yang memerlukan respon dalam bentuk arah kebijakan dan program strategis Bawaslu. Adapun cakupan dari isu ini meliputi:  

a.      Perubahan struktur kelembagaan Pengawas, dalam hal ini struktur kelembagaan Panwas Pemilukada yang mencakup (1) pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi anggota Panwas Pemilukada, (2) struktur organisasi secretariat Panwas Pemilukada, serta (3) bagaimana pola relasi antara Bawaslu dengan Panwas Pemilukada. 

b.      Sistem penganggaran kelembagaan Pengawas, yang mencakup tentang beberapa isu: pertama adalah bagaimana Bawaslu memberikan supervisi kepada Panwas Pemilukada dalam menyusun standarisasi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran,  kedua bagaimana Bawaslu memberikan supervisi untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran Panwas Pemilukada.

c.       Kapasitas kelembagaan dan SDM Pengawas, yang mencakup isu tentang (1) bagaimana Bawaslu akan memberikan bimbingan, pembinaan dan pengendalian kepada Panwas Pemilukada dengan mempertimbangkan factor kuantitas dan sebaran jumlah Pemilukada, serta (2) bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya “limpahan” kasus pelanggaran yang bias jadi akan dilemparkan kepada Bawaslu baik oleh Panwas Pemilukada maupun oleh peserta Pemilukada.  

d.      Perubahan nature konstalasi relasi stakeholder. Aspek ini sangat penting untuk dikaji mengingat nature konstalasi politik dalam Pemilukada sangat berbeda dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres. Pemilukada akan lebih dinamis, berpeluang untuk menimbulkan gesekan social yang lebih kuat disertai dengan kemungkinan semakin besarnya jumlah dan bentuk pelanggaran akibat ketatnya tingkat kentestasi antar Pasangan Calon. Dengan demikian membutuhkan respon yang lebih spesifik dan tepat oleh Bawaslu sebagai kerangka dalam memberikan supervisi kepada Panwas Pemilukada.

2.      Di samping isu tentang pengawasan pemilukada yang menjadi agenda jangka pendek Bawaslu, terdapat isu lain yang perlu menjadi perhatian lembaga ini dalam rangka meningkatkan perannya untuk memperkuat demokrasi, yakni isu Sustainability Pengawasan Pemilu. Isu ini mencakup analisa atas tantangan kedepan dalam rangka memperkuat pengawasan dan penegakan hokum Pemilu di masa mendatang, termasuk di dalamnya bagaimana mengoptimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu serta bagaimana mengoptimalkan kinerja penegakan hokum Pemilu. Adapun cakupan isu yang perlu didiskusikan lebih daam antara lain:

a.      Penguatan (establishment and empowerment) kelembagaan pengawas pemilu. Isu ini mencakup beberapa aspek antara lain: (1) bagaimana mendorong penguatan kewenangan Pengawas Pemilu, (2) bagaimana memperjelas mekanisme penegakan hokum pemilu, (3) bagaimana memperkuat peran dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hokum pemilu, dan (4) bagaimana membangun infrastruktur internal Bawaslu sebagai sarana pendukung untuk mengkampanyekan peran partisipasi masyrakat dalam pengawasan Pemilu.

b.      Peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Isu ini mencakup beberapa aspek penting antara lain; (1) bagaimana memperluas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting peran mereka dalam pengawasan Pemilu, (2) bagaimana membangun agen-agen masyarakat sebagai pioneer dalam pengawasan Pemilu.

BAWASLU KEDEPAN

Merujuk kepada dokumen Renstra serta perkembangan situasi dan tantangan ke depan, maka upaya untuk mendefinisikan kembali posisi Bawaslu dalam 4 tahun ke depan menjadi sangat penting. Pilihan Bawaslu terhadap strategi damage control/divestasi yang dirumuskan dalam Renstra saat ini perlu dikaji kembali, karena pilihan tersebut didasari oleh analisa situasi yang ada pada masa awal pembentukan Bawaslu.

Reposisi Bawaslu ini dapat ditempuh dengan melakukan analisa SWOT dengan melihat kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang saat ini dan dalam beberapa tahun mendatang akan dihadapi oleh Bawaslu. Berdasarkan atas fakta yang ada, setidaknya saat ini dapat dilihat bahwa Bawaslu telah mengalami perkembangan yang sangat berarti dibandingkan dengan situasi yanga da pada saat perumusan Renstra Bawaslu pada tahun yang lalu, dalam artian bahwa kekuatan internal Bawaslu semakin meningkat, sedangkan kelemahannya semakin menurun. Hal ini setidaknya diindikasikan oleh (1) semakin meningkatnya kapasitas institusional Bawaslu baik dari sisi SDM maupun anggaran, (2) semakin kuatnya bangunan pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penegakan hokum Pemilu, (3) adanya jaringan Pengawas Pemilu di tingkat daerah, (4) relasi dan dukungan kerja sama yang baik dengan lembaga Pemantau Pemilu.

Sedangkan peluang yang dimiliki Bawaslu juga semakin besar, setidaknya diindikasikan oleh (1) adanya dukungan dari institusi-institusi kenegaraan misalnya Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Pemerintah, (2) dapat dipertahankannya apresiasi positif masyarakat terhadap Bawaslu, (3) relasi yang cukup baik dengan media. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga masih ada misalnya (1) terkait dengan pengaturan tentang kewenangan Bawaslu yang masih cukup membatasi organisasi ini dalam menjalankan peran pengawasan dan penegakan hokum Pemilu, (2) ganjalan dalam relasi dengan institusi kepolisian dan kejaksaan, (3) belum efektifnya kerja sama dengan KPU.

Melihat kondisi yang ada saat ini serta dengan memprediksi situasi yang akan muncul dalam beberapa tahun mendatang, maka strategi Empowerment yang dipadukan dengan strategi investasi akan menjadi pilihan yang tepat bagi Bawaslu, yang dalam hal ini berarti satu stage lebih tinggi dari pilihan yang diambil sebelumnya yakni demage control.

Strategi empowerment dan investasi difokuskan kepada upaya untuk menjawab 2 isu besar sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni isu pengawasan Pemilukada dan sustainability pengawasan Pemilu.

Dalam hal ini, visi dan misi Bawaslu masih cukup relevan, namun yang perlu di-adjust  adalah pilihan arah kebijakan dan rumusan program strategis disertai dengan penentuan timeline program Bawaslu untuk masa 4 tahun kedepan. Salah satu dampak yang perlu direspon dari adjustment ini adalah pembagian peran dalam institusi Bawaslu untuk menjalankan agenda program yang telah disepakati serta bagaimana merumuskan strategi pencapaian program tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut di atas maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipergunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan Evaluasi Renstra Bawaslu:

1.      Forum ini perlu menganalisa secara mendalam tentang situasi internal dan eskternal yang ada saat ini maupun yang akan terjadi dalam masa 4 tahun ke depan. Isu pengawasan Pemilukada dan sustainability pengawasan Pemilu merupakan 2 isu kunci yang perlu dipertimbangkan dan dapat dikembangkan secara lebih jauh dalam forum ini.

2.      Forum ini juga perlu mendiskusikan lebih mendalam tentang bagaimana desain organisasi Bawaslu dengan mempertimbangkan pengalaman selama ini tentang kendala dan hambatan yang dirasakan guna mengupayakan terciptanya postur kelembagaan yang tepat dan responsive.

3.      Forum ini juga perlu mendiskusikan desain pola relasi dan strategi komunikasi dengan institusi penegak hokum guna mengefektifkan dan mengoptimalkan penegakan hokum Pemilu, serta desain peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.



 

[1] Visi: “terciptanya pengawasan Pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas Pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis”

[2] Misi:

1.        Melaksanakan pengawasan pemilu secara taat azaz dan taat aturan;

2.        Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas Pengawas Pemilu;

3.        Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan dan lembagapenegak hokum serta membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Oleh: Ahsanul Minan

 

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan keputusan memberhentikan Andi Nurpati dari jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2008-2013. Memilih bergabung dengan Partai Demokrat, Andi Nurpati memutuskan untuk mencampakkan mandat politik yang diterimanya serta mengabaikan sumpah janji yang pernah diucapkannya saat dilantik menjadi anggota KPU.  Sebelum keputusan Dewan Kehormatan ini diambil, Badan Pengawas Pemilu terlebih dahulu merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Andi Nurpati terkait dengan kisruh penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah. Fakta ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada factor lain di luar pilihan berrgabung atau memenuhi permintaan DPP Partai Demokrat yang melandasi keputusan Andi hengkang dari biduk KPU. Namun sayangnya proses tindak lanjut terhadap laporan Bawaslu ini tidak mendapatkan porsi yang pas, sehingga luput dari perhatian public.

Kejadian serupa namun dalam kasus yang berbeda sebenarnya banyak terjadi juga di jajaran penyelenggara pemilu baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tidak sedikit Dewan Kehormatan dibentuk baik di KPU maupun Bawaslu yang menghasilkan rontoknya beberapa orang dari jabatan sebagai anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Panwaslu. Penyebabnya tidak jauh dari diciderainya prinsip integritas, netralitas  dan professionalitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, anggota KPU dan Pengawas Pemilu memang memiliki otoritas dan akses yang sangat besar dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilu, sehingga mereka pada dasarnya rentan untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkompetisi agar dapat membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak yang berkompetisi. Parahnya, tindakan oknum penyelenggara pemilu  yang mengabaikan prinsip dan melanggar nilai-nilai yang mustinya dipegang teguh tersebut justru terjadi pada saat DPR bersama Pemerintah sedang menyusun perubahan atas paket undang-undang politik termasuk di dalamnya perubahan atas UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tidak heran bila kemudian banyak anggota DPR yang membuka kembali wacana keanggotaan KPU dikembalikan kepada parpol, karena kalangan indpenden dinilai tidak juga dapat terbebas dari pemihakan terhadap kekuatan politik tertentu. Tak hanya menimbulkan kemarahan kalangan partai politik, tindakan oknum KPU tersebut juga pada dasarnya merugikan masyarakat secara luas karena produk pemilu yang diselenggarakan oleh orang-orang yang cacat moral politik ini akhirnya diragukan kredibilitas dan integritasnya.

Memang merupakan sebuah kemunduran apabila kita menjadikan isu lemahnya integritas, netralitas dan professionalitas oknum KPU ini sebagai dasar berpikir untuk mengembalikan unsure asal keanggotaan KPU kepada partai politik. Karena dalam sebuah proses kompetisi, sangat tidak masuk akal jika pihak yang berkompetisi jugalah yang menjadi penyelenggara event kompetisi dan juri.

Dalam konteks ini, yang diperlukan sebenarnya adalah pengaturan yang lebih tegas tentang kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu, disertai dengan mekanisme pemeriksaan dan bentuk serta model pemberian sanksi yang lebih tegas dan mampu menimbulkan efek jera yang memadai. Sanksi yang ringan dalam kenyataannya membuat penyelenggara Pemilu menganggap remeh pelanggaran tersebut dan lebih memilih tawaran dari peserta pemilu yang imbalannya juga tidak sedikit.  Peningkatan ancaman sanksi pidana dan etik ini sangat wajar mengingat dampak dari “dosa” yang dilakukan penyelenggara pemilu pada umumnya sangatlah besar.

Apabila dilihat konstruksi pengaturan dalam UU nomor 10 tahun 2008 dan UU nomor 42 tahun 2008 penegakan integritas penyelenggara Pemilu didesain melalui 2 pendekatan; pertama ancaman sanksi pidana, dan kedua, sidang Dewan Kehormatan yang dapat membuat keputusan sanksi tertinggi berupa pemberhentian terhadap penyelenggara pemilu yang dinyatakan bersalah. UU ini mempersamakan jenis dan bentuk ancaman sanksi pidana bagi peserta pemilu dan masyarakat dengan penyelenggara pemilu, dengan hanya menambahkan besaran sanksi pidana 1/3 lebih besar apabila pelaku pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu.

Peningkatan kualitas ancaman sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara: pertama, membuat pengaturan yang berbeda tentang bentuk dan jenis tindak pidana bagi penyelenggara pemilu dan ancaman sanksi pidananya. Pengaturan ini perlu dibuat bebeda dengan pengaturan tentang bentuk dan jenis tindak pidana bagi peserta pemilu, karena motif, bentuk  dan derajat kerugian yang ditimbulkannya jelas berbeda. Pelanggaran oleh penyelenggara pemilu akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, karena pada umumnya korban dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu akan meliputi seluruh peserta pemilu dan masyarakat. Kedua,  perubahan terhadap UU pemilu ini perlu mengatur secara tegas bahwa ancaman sanksi pidana dan kode etik dapat diterapkan secara secara bersamaan, dalam arti  apabila penyelenggara pemilu terbukti bersalah maka diberi sanksi pidana dan kode etik. 

 

title

Click to add text, images, and other content

Tulisan Terbaru



Slide Presentasi Terbaru


Counter

Jajak Pendapat

Pantau Update Silde Presentasi

Twitter Follow Button